Sekilas Info

Konferensi Pers "Akselerasi Ekspor Hasil Perikanan 2012"

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan nilai ekspor hasil perikanan hingga akhir tahun 2011 meningkat 16 persen. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru karena mampu menembus angka ekspor 3 (tiga) miliar dollar, yang belum pernah tercapai pada periode sebelumnya.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Dirjen P2HP-KKP) Ir. Saut P Hutagalung, M.S.c mengatakan dalam persoalan impor perlu adanya pengawasan dalam mengeluarkan izin impor, karena bila tidak, yang seharusnya diperuntukkan hanya untuk bahan baku, dikhawatirkan masuk ke pasar tradisional, hal ini disampaikan pada acara Koferensi Pers di restoran Waroeng Daun, Cikini Jakarta-Pusat.

"Ekspor hasil perikanan tahun 2011 mencapai 3,34 dollar AS, atau naik 16,63 persen dari ekspor tahun 2010 yang hanya 2,86 miliar dollar. Jadi, capaian angka tiga miliar itu sejarah baru, capaian angka itu pertama kali sejak Indonesia merdeka," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutaggalung dalam diskusi penataan ekspor dan impor tahun 2012 di Jakarta, Kamis (1/3).

Pencapaian nilai ekspor tersebut di atas target yang ditetapkan sebesar 3,2 miliar tahun 2011, dan naik satu miliar dollar dari realisasi ekspor selama periode tahun 1990-an yang hanya di level dua miliar dollar. Kenaikan nilai ekspor tersebut didorong oleh kenaikan harga jual beberapa produk perikanan seperti tuna dan udang.

Menurut Saut, capaian ekspor tersebut justru terjadi di saat perekonomian di Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang mengalami krisis finansial. Dan tahun ini, KKP menargetkan ekspor naik ke level 3,6 miliar dolar AS. Sedangkan terkait impor, Saut menyatakan sebagian dari impor komoditas bidang kelautan dan perikanan yang masuk ke Indonesia dijadikan bahan baku pengolahan untuk komoditas ekspor. "Dari total impor tahun 2011 yang sebesar 441 ribu ton, di dalamnya ada 62 ribu ton bahan baku perikanan yang diimpor kemudian diolah lagi dan di re-ekspor," ungkapnya.

Berdasarkan data P2HP KKP, nilai impor perikanan tahun lalu setara dengan 494 juta dollar AS. Nilai impor tersebut setara dengan tahun sebelumnya dengan presentase 15 persen. Angka impor tersebut masih di bawah rencana strategis (renstra) kebijakan pemerintah yang membatasi impor maksimal 20 persen.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam mengatakan imunitas terhadap impor semakin menurun. "Karena impor sudah lama masuk dan berlangsung terus-menerus, maka kita sudah kencanduan impor. Pemerintah, perlu memperkuat imunitas demi kedaulatan pangan. Karena ikan masuk pangan pokok, maka KKP harus mampu membangun kedaulatan pangan, khususnya ikan," ungkapnya.

Ibnu menambahkan tugas Ditjen P2HP itu tidak memasarkan produk ikan impor (dari luar negeri) ke dalam negeri, tetapi sebaliknya, yaitu mendorong ekspor. Posisi Komisi IV DPR, imbuhnya, memang menyetujui impor tahun ini, maksimal sebesar 30 persen, dan target ekspor minimal 30 persen.  Prasarana "Cold Storage"

Ketua Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Indonesia (Appikando) Adi Surya, berencana membangun gudang penyimpanan ikan berkapasitas 100.000 ton tahun ini. Gudang penyimpanan itu diharapkan menampung ikan saat panen, guna menekan ketergantungan impor ikan. Ketua Appikando, mengemukakan, gudang ikan itu akan dibangun di Karawang, Jawa Barat, dengan nilai berkisar Rp 30 miliar. Luas areal yang disediakan mencapai 2,4 hektar.

Gudang itu akan menampung ikan sewaktu panen dari sentra produksi ikan di wilayah timur Indonesia, di antaranya Bitung. Sewaktu panen, ikan yang berlimpah seringkali tidak tertampung akibat minimnya gudang penyimpan. Akibatnya, nelayan terpaksa membuang ikan. Sebaliknya, pada musim panen, ikan untuk bahan baku sulit didapat. Akibatnya, usaha pemindangan terbebani harga ikan yang mahal dan menggunakan ikan impor. Gudang penyimpanan ikan itu dapat menampung ikan untuk kebutuhan selama enam bulan di masa paceklik. "Kami berharap, usaha pemindangan ikan tidak mengalami krisis ikan di saat musim paceklik," ujar Hamidy.

Menurut Adi Surya, impor itu kegiatan yang lumrah karena memang kebutuhan bahan baku belum bisa dipenuhi dari produksi di dalam negeri. Ia mencontohkan selama dua tahun terakhir, di sentra pengolahan Muncar, Jawa Timur, pasokan bahan baku ikan lemuru untuk industri pengalengan sangat minim. Akibatnya, pabrik tidak mampu memaksimalkan kapasitasnya. Ia mencontohkan satu pabrik hanya mendapatkan pasokan sebesar 10 ton. Padahal, kapasitas pabrik pengolahan tersebut mencapai 80-100 ton. "Kekhawatiran ikan lemuru impor merembes, bagaimana bisa? Kalau ada stok ikan lemuru, sudah pasti diserap pabrik karena kebutuhanya tinggi. Jangan sampai penegakan hukum importir lemah, akhirnya pabrik yang disandera," ungkapnya

"Banyak asosiasi seperti pemindang datang ke saya menyampaikan aspirasi. Dalam raker yang lalu dibahas bahwa bukan mempersoalkan impor, tetapi jangan sampai impor ini berdampak kepada produksi ikan nelayan lokal," kata Saut di Jakarta, Kamis (1/3).

Ia menambahkan jangan sampai impor ini masuk ke pasar tradisional, atau dimanfaatkan selain dari yang terdapat dalam izin impornya. Pengawasan penting, karena Persyaratan impor hanya untuk pengolahan ikan yang boleh impor.

Lalu, harus diperhatikan apa syarat dari boleh impor, dan apa saja peruntukkan impor, karena hanya boleh untuk pengalengan, reekspor, umpan, hotel dan restoran, ini untuk mendorong pariwisata. Boleh juga untuk fortifikasi atau penguatan/pemberdayaan. "Di luar itu tidak boleh," tegasnya.

Yang harus mengawasi adalah asosiasi terkait, karena mereka yang kenal dengan dunia itu. Kementerian tidak punya cukup kaki dan tangan untuk mengetahui seluruh kondisi riil di lapangan. Perlu diperhatikan rekomendasi dari dinas provinsi, dan asosiasi terkait. Rekomendasi jangan malah memperpanjang masalah.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam, karena impor telah masuk, harus disadari bahwa imunitas mulai rentan. Bila impor dilihat hanya berdasarkan tinjauan ekonomi, biasanya sifatnya sesaat dan jangka pendek.

"Kalau terus-menerus, kita dapat kecanduan (impor), sehingga tidak untuk bagaimana memperkuat imunitas kedaulatanan pangan kita. Banyak kalangan mengatakan, yang dirusak itu bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastrukurtur moral. kalau sudah rusak infrastruktur moral, cost-nya lebih tinggi dari kerusakan yang dihasilkan infrastruktur fisik," urai Ibnu seraya menambahkan berbagai peraturan menteri  juga harus dikaji agar sesuai dengan UU Pangan.

 







0 Komentar

Komentar Berita

Online: 5|Hits: 1084 / 376923

Humas Ditjen P2HP :: Gedung Mina Bahari III, Lt. 14 Jl.Medan Merdeka Timur No.16, Telp.021-3519070 Ext: 6089, 6078 Fax: 021-3500132

Ke Atas